Browsed by
Tag: berita

2 Kepala Daerah Ini Melanggar Hukum Akibat Tindak Korupsi

2 Kepala Daerah Ini Melanggar Hukum Akibat Tindak Korupsi

Mereka adalah Bupati Cirebon dan Lampung Selatan yang terkena Operasi Tangkap Tangan oleh KPK
Berapa banyak coba jumlah kepala daerah di tahun ini yang terkena masalah hukum akibat tindak korupsi? Berdasarkan data yang dirilis oleh lembaga antirasuah tahun 2017, mereka melakukan upaya penindakan sebanyak 19 kali. Tujuh kepala daerah berhasil ditangkap dan dijebloskan ke penjara karena terbukti telah menerima uang suap atau menyalahgunakan kewenangannya untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain.

Semakin hari jumlahnya terus bertambah, diantara sekian banyak kepala daerah yang tersandung kasus korupsi tersebut diantaranya adalah Bupati terpilih Cirebon dan Lampung Selatan yang kini harus berhadapan dengan tuntutan hukuman.

Kepala daerah dan korupsi memang seakan sulit dipisahkan. Walaupun tidak semua kepala daerah berbuat korup, tetapi nyatanya banyak yang terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Atas kejadian tersebut Presiden Joko Widodo sampai merasa sedih karena hampir setiap hari ia mendengar pemberitaan mengenai kepala daerah yang ditangkap KPK karena korupsi.
“Jangan dipikir saya senang, tengah malam tahu-tahu dapat berita (kepala daerah ditangkap karena korupsi), pagi dapat berita (kepala daerah ditangkap KPK),” ujar Jokowi di hadapan ratusan kepala daerah pada 6 Juli lalu.
Berikut detail kronogis kejadian hukum tersebut menyeret kedaunya.

Bupati Cirebon, Jawa Barat

Sunjaya Purwadisastra tertangkap tangan menerima uang suap senilai Rp100 juta dari Sekretaris Dinas PUPR, Gatot Rachmanto. Tujuannya, agar Gatot bisa menempati posisi kariernya saat ini.
Praktik jual beli jabatan ini diduga sudah terjadi cukup lama di Cirebon. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, mengatakan setiap pejabat yang ingin mendapatkan posisi di atasnya, mulai dari camat, lurah hingga eselon 3, harus menyerahkan setoran dengan nilai tertentu.

“Pemberian setoran kepada Bupati nanti dilakukan setelah pejabat terkait dilantik,” ujar Alex ketika memberikan keterangan pers pada Kamis (25/10).

Uang tersebut tidak diserahkan langsung ke Sunjaya melainkan melalui ajudannya yang berinisial DS. Tim KPK kemudian mendatangi kediaman DS di daerah Kedawung Regency dan menemukan uang tunai senilai Rp116 juta dalam pecahan Rp100 ribu dan Rp50 ribu.

Atas tindakannya tersebut KPK menggunakan pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pemberantasan korupsi. Merujuk ke pasal itu, maka Sunjaya terancam penjara selama 20 tahun dan denda Rp200 juta hingga Rp1 miliar. Hal ini lantaran ia melanggar ketentuan sebagai penyelenggara negara dilarang menerima janji atau hadiah untuk menggerakan atau tidak menggerakan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya.

Bupati Lampung Selatan, Lampung

Zainudin Hasan ditangkap di kediamannya di Lampung Selatan pada 26 Juli sekitar pukul 23:00 WIB. Ia diduga memudahkan proyek agar bisa dimenangkan oleh seorang kontraktor yang dekat dengan dia, bernama Gilang Ramadan. Gilang merupakan pemilik dari CV 9 Naga.

Sebagai imbalannya, ia meminta fee untuk setiap proyek sebesar 10-17 persen. Hasilnya, Gilang berhasil mendapatkan 15 proyek dengan nilai total Rp 20 miliar. Namun, Gilang cerdik. Ia menggunakan trik meminjam nama perusahaan lain agar bisa ikut lelang dan mendapatkan semua proyek itu.

Semula, sudah ada uang senilai Rp 600 juta yang ditujukan bagi Zainudin. Sebanyak Rp 200 juta dipegang oleh Agus Bhakti Nugroho di sebuah hotel. Sedangkan sisanya, Rp 400 juta ditemukan di rumah Anjar Asmara. Namun, belum juga diserahkan ke Zainudin, uang itu sudah disita oleh penyidik KPK. Selain Zainudin, KPK juga menetapkan Agus, Anjar dan Gilang sebagai tersangka.

Saat ini Zainudin disangkakan dengan pasal 12 huruf a atau huruf b pasal 13 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pemberantasan korupsi. Dalam kasus itu, Zainudin menerima uang suap bersama dengan Agus Bhakti Nugroho (anggota DPRD Provinsi Lampung), dan Anjar Asmara (Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan). Merujuk ke UU itu, maka ia terancam hukuman 4-20 tahun penjara dan denda Rp 50 juta – Rp 250 juta.
Mendengar kejadian ini, di satu sisi ada kepuasan tersendiri atas kinerja dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tapi di lain sisi, tak bisa dipungkiri lagi keprihatinan mendalam muncul.

Baca Juga :

Holocaust, hukum internasional dan nasib keluarga berpotongan di satu kota di Eropa Timur

Holocaust, hukum internasional dan nasib keluarga berpotongan di satu kota di Eropa Timur

Seperti kebanyakan perjalanan yang mengubah hidup, jalan penemuan profesional dan pribadi yang telah dilakukan oleh Philippe Sands selama beberapa tahun terakhir dimulai dengan sebuah langkah awal yang sederhana.

Pada tahun 2010, Sands, seorang pengacara di London yang karyanya mencakup banyak kasus yang melibatkan dugaan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan selama perang sipil dan konflik lainnya, diundang oleh fakultas hukum Universitas Nasional Ivan Franko Lviv di Ukraina menguliahi karyanya di bidang hak asasi manusia.


Lviv berada di luar jalur wisata, namun merangkum sejarah berdarah Eropa selama abad ke-20. Antara hari-hari awal Perang Dunia I pada bulan September 1914 dan hari-hari penutupan Perang Dunia II pada bulan Juli 1944, kontrol kota berubah delapan kali, termasuk Kekaisaran Austro-Hungaria, Rusia (sebelum revolusi), Polandia, Nazi Jerman, Uni Soviet dan, hari ini, Ukraina.

Peruntungan kota yang berubah tercermin dalam berbagai nama yang telah diberikan selama ini: Orang-orang Polandia menyebutnya Lwow; Soviet mengidentifikasinya sebagai Lvov; dan orang Jerman menamainya Lemberg.

Kota ini menikmati sejarah budaya dan intelektual yang kaya. Universitasnya didirikan pada tahun 1661, dan Sands tertarik pada fakta bahwa dua pencetus utama prinsip hukum pidana internasional  yang akan memainkan peran penting dalam pengadilan Nuremberg pimpinan Nazi setelah berakhirnya Perang Dunia II  menghadiri undang undang tersebut sekolah di universitas Lviv dalam beberapa tahun satu sama lain. Mereka telah mempelajari hukum internasional di bawah profesor yang sama.

Tanpa usaha dan ketekunan dari kedua inovator hukum tersebut, pengadilan Nuremberg dan perkembangan selanjutnya hukum pidana internasional akan dilipat dengan cara yang jauh berbeda, kata Sands, seorang profesor dan direktur Pusat Pengadilan dan Pengadilan Internasional di Universitas College London.

Hersch Lauterpacht dan Raphael Lemkin mengabdikan sebagian besar kehidupan profesional mereka untuk menentukan dan memajukan dasar hukum untuk menahan pelaku yang bertanggung jawab atas kekejaman yang dilakukan selama konflik berlangsung. Tapi mereka mendekati masalah ini dari berbagai arah.

Lauterpacht berfokus pada pembunuhan individu sebagai bagian dari rencana sistematis  apa yang dia sebut “kejahatan terhadap kemanusiaan.” Lemkin mempelajari pembunuhan banyak individu dengan maksud menghancurkan keseluruhan kelompok  dan menciptakan istilah genosida.

URUSAN KELUARGA

Tapi Sands memiliki alasan lain yang lebih pribadi untuk menerima undangan ceramah di Lviv. Kakeknya, Leon Buchholz, lahir di sana.

Sands tahu kakek dari pihak ibu dengan baik. Buchholz telah menghadiri pernikahan Sands di New York City, dan Sands sering mengunjunginya di Paris, di mana dia tinggal di tahun-tahun terakhir sebelum kematiannya pada tahun 1997. Tapi dia tidak berbicara tentang tahun-tahun sebelum 1945, jadi Sands melihat perjalanan ke Lviv sebagai kesempatan untuk mencoba mengisi beberapa celah dalam sejarah keluarga.

Permintaan itu membutuhkan Sands untuk terlibat dalam beberapa pekerjaan detektif yang serius, tapi dia siap untuk melakukan tugas itu.

“Saya seorang litigator, dan litigator seperti anjing dengan tulang – begitu Anda memilikinya, Anda tidak boleh melepaskannya,” kata Sands. “Aku punya pikiran yang pasti. Saya penasaran dengan banyak hal. “Namun demikian, dia berkata,” Saya tercengang “untuk menemukan hubungan antara kakeknya, Lauterpacht dan Lemkin. “Undangan itu membuka pintu.”

Penelitian Sands mengungkapkan banyak kejadian kebetulan. Putra Lauterpacht, Elihu, misalnya, adalah salah satu guru dan pembimbing Sands di Universitas Cambridge di Inggris.

Tapi mereka saling mengenal selama tiga dekade sebelum mereka menyadari bahwa nenek buyut Lauterpacht dan Sands pernah tinggal di jalan yang sama, yang dikenal sebagai East West Street, di kota Zolkiew dekat Lviv.


Sands tidak berencana untuk menulis tentang pengalaman itu. Tapi saat bertemu dengan editornya, dia sedang menjelaskan perjalanan ke Lviv, dan sang editor mendesaknya untuk mempertimbangkan untuk menulis buku. East West Street: Asal Usul “Genosida” dan “Kejahatan terhadap Kemanusiaan” adalah hasilnya, yang diterbitkan pada tahun 2016 oleh Alfred A. Knopf.

East West Street adalah karya nonfiksi. Tapi saat menjalin kisah saling bertentangan antara individu-individu dengan latar belakang sejarah Eropa abad ke-20, termasuk Holocaust dan penebusan legal dari pengadilan Nuremberg, buku tersebut mengambil nada baru.

Baca Juga :
Hukuman Mengemudi sembrono di Virginia
Gugatan terancam setelah 5 mahasiswa Iowa berfoto dengan umpan silang yang ditendang tim
Attorneys Joseph Legere & Associates