Browsed by
Month: December 2018

2 Kepala Daerah Ini Melanggar Hukum Akibat Tindak Korupsi

2 Kepala Daerah Ini Melanggar Hukum Akibat Tindak Korupsi

Mereka adalah Bupati Cirebon dan Lampung Selatan yang terkena Operasi Tangkap Tangan oleh KPK
Berapa banyak coba jumlah kepala daerah di tahun ini yang terkena masalah hukum akibat tindak korupsi? Berdasarkan data yang dirilis oleh lembaga antirasuah tahun 2017, mereka melakukan upaya penindakan sebanyak 19 kali. Tujuh kepala daerah berhasil ditangkap dan dijebloskan ke penjara karena terbukti telah menerima uang suap atau menyalahgunakan kewenangannya untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain.

Semakin hari jumlahnya terus bertambah, diantara sekian banyak kepala daerah yang tersandung kasus korupsi tersebut diantaranya adalah Bupati terpilih Cirebon dan Lampung Selatan yang kini harus berhadapan dengan tuntutan hukuman.

Kepala daerah dan korupsi memang seakan sulit dipisahkan. Walaupun tidak semua kepala daerah berbuat korup, tetapi nyatanya banyak yang terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Atas kejadian tersebut Presiden Joko Widodo sampai merasa sedih karena hampir setiap hari ia mendengar pemberitaan mengenai kepala daerah yang ditangkap KPK karena korupsi.
“Jangan dipikir saya senang, tengah malam tahu-tahu dapat berita (kepala daerah ditangkap karena korupsi), pagi dapat berita (kepala daerah ditangkap KPK),” ujar Jokowi di hadapan ratusan kepala daerah pada 6 Juli lalu.
Berikut detail kronogis kejadian hukum tersebut menyeret kedaunya.

Bupati Cirebon, Jawa Barat

Sunjaya Purwadisastra tertangkap tangan menerima uang suap senilai Rp100 juta dari Sekretaris Dinas PUPR, Gatot Rachmanto. Tujuannya, agar Gatot bisa menempati posisi kariernya saat ini.
Praktik jual beli jabatan ini diduga sudah terjadi cukup lama di Cirebon. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, mengatakan setiap pejabat yang ingin mendapatkan posisi di atasnya, mulai dari camat, lurah hingga eselon 3, harus menyerahkan setoran dengan nilai tertentu.

“Pemberian setoran kepada Bupati nanti dilakukan setelah pejabat terkait dilantik,” ujar Alex ketika memberikan keterangan pers pada Kamis (25/10).

Uang tersebut tidak diserahkan langsung ke Sunjaya melainkan melalui ajudannya yang berinisial DS. Tim KPK kemudian mendatangi kediaman DS di daerah Kedawung Regency dan menemukan uang tunai senilai Rp116 juta dalam pecahan Rp100 ribu dan Rp50 ribu.

Atas tindakannya tersebut KPK menggunakan pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pemberantasan korupsi. Merujuk ke pasal itu, maka Sunjaya terancam penjara selama 20 tahun dan denda Rp200 juta hingga Rp1 miliar. Hal ini lantaran ia melanggar ketentuan sebagai penyelenggara negara dilarang menerima janji atau hadiah untuk menggerakan atau tidak menggerakan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya.

Bupati Lampung Selatan, Lampung

Zainudin Hasan ditangkap di kediamannya di Lampung Selatan pada 26 Juli sekitar pukul 23:00 WIB. Ia diduga memudahkan proyek agar bisa dimenangkan oleh seorang kontraktor yang dekat dengan dia, bernama Gilang Ramadan. Gilang merupakan pemilik dari CV 9 Naga.

Sebagai imbalannya, ia meminta fee untuk setiap proyek sebesar 10-17 persen. Hasilnya, Gilang berhasil mendapatkan 15 proyek dengan nilai total Rp 20 miliar. Namun, Gilang cerdik. Ia menggunakan trik meminjam nama perusahaan lain agar bisa ikut lelang dan mendapatkan semua proyek itu.

Semula, sudah ada uang senilai Rp 600 juta yang ditujukan bagi Zainudin. Sebanyak Rp 200 juta dipegang oleh Agus Bhakti Nugroho di sebuah hotel. Sedangkan sisanya, Rp 400 juta ditemukan di rumah Anjar Asmara. Namun, belum juga diserahkan ke Zainudin, uang itu sudah disita oleh penyidik KPK. Selain Zainudin, KPK juga menetapkan Agus, Anjar dan Gilang sebagai tersangka.

Saat ini Zainudin disangkakan dengan pasal 12 huruf a atau huruf b pasal 13 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pemberantasan korupsi. Dalam kasus itu, Zainudin menerima uang suap bersama dengan Agus Bhakti Nugroho (anggota DPRD Provinsi Lampung), dan Anjar Asmara (Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan). Merujuk ke UU itu, maka ia terancam hukuman 4-20 tahun penjara dan denda Rp 50 juta – Rp 250 juta.
Mendengar kejadian ini, di satu sisi ada kepuasan tersendiri atas kinerja dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tapi di lain sisi, tak bisa dipungkiri lagi keprihatinan mendalam muncul.

Baca Juga :